Terkait "People Power", Begini Dawuh Tokoh di Rembang

DOK. BANG-ANDREW. GUS ZAIM

HARAP TENANG: Gus Zaim saat ditemui di kediamannya kemarin.

REMBANG - Isu “people power” atau gerakan massa dalam beberapa minggu terakhir menjadi perbincangan nasional. Yakni aksi massa terkait tidak terimanya sebagian masyarakat terhadap hasil rekapitulasi KPU RI yang akan diumumkan pada 22 Mei 2019 mendatang. Atas isu tersebut, sejumlah tokoh di Kota Garam memberikan tanggapannya.

Pengasuh Pondok Pesantren Kauman Lasem, Zaim Ahmad Ma'shoem menyebut gerakan “people power” melampaui batas. Sebab, sudah ada jalur hukum sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

"Gerakan yang bersifat masif menurut saya itu kurang pas. Karena semua ada mekanisme KPU, ada mekanisme Bawaslu," katanya saat ditemui di kediamannya, Selasa, 14 Mei 2019.

Tokoh yang akrab disapa Gus Zaim itu menyatakan, masih adanya mekanisme yang bisa ditempuh, hendaknya tidak membuat sebagian masyarakat itu keluar dari koridor hukum. Menurut Gus Zaim, jika hanya sebatas himbauan, tentu tidak masalah.

"Namun jika menggerakan massa di salah titik (tempat untuk protes dan sebagainya, menurut saya itu terlalu keblabasan. Dan itu tidak sesuai," tambahnya.

Sementara itu, Ketua MUI Rembang Munif Muslich menyebut, masyarakat arus bawah diharapkan taat hukum yang berlaku di Indonesia. Agar nantinya tidak terjadi gejolak di kalangan masyarakat luas.

"Menurut saya ‘people power’ itu kan gerakan masyarakat untuk menuju sesuatu (tujuan tertentu). Namun itu juga berkaitan dengan hasil Pemilu," terangnya menyikapi perkembangan isu di masyarakat belakangan ini.

Munif Muslich mengutarakan bahwa people power ialah gerakan massa untuk melakukan sesuatu dan demi meraih suatu keinginan tertentu. Ia menilai, saat ini pelaksaaan pemilu tahun 2019 ini sudah berjalan sesuai aturan yang ada. Baik mulai dari persiapan dan pelaksanaannya sendiri.

"Sebenarnya aturan (pemilu) itu sudah lengkap sekali. Mulai dari pra pemilu, pelaksaaan, dan hasil (pemilu) diatur sedemikan rapi dan lengkap. Sehingga kita tinggal menunggu hasilnya saja," tambahnya.

Munif pun mengimbau kepada masyarakat supaya bisa selalu mematuhi aturan dan hukum yang berlaku. Sebab, Indonesia merupakan negara hukum yang segala sesuatunya diatur secara hukum. Jika masyarakat tidak taat hukum, bisa memicu gesekan. Apa pun hasilnya, dia pun mengimbau hendaknya masyarakat legowo. (andrw)